
KPK Usut Kasus Perpanjangan HGB Kota Baru Parahyangan
KPK Usut Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Kali ini, penyidik mendalami proses perpanjangan sertifikat HGB kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pendalaman tersebut di lakukan melalui pemeriksaan Direktur PT Bela Parahyangan Investindo, Ryan Brasali. Ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 6 November 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan proses perpanjangan sertifikat tanah yang di kelola perusahaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik menggali informasi mengenai proses perpanjangan sertifikat tersebut. Selain itu, penyidik meminta keterangan mengenai pihak lain yang terlibat dalam pengurusan dokumen pertanahan.
Menurut KPK, pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh karena itu, penyidik berupaya mengidentifikasi seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses administrasi sertifikat.
Sebelumnya, Ryan juga pernah menjalani pemeriksaan bersama sejumlah pegawai PT Bela Parahyangan Investindo. Dengan demikian, pemeriksaan terbaru menunjukkan penyidik masih menelusuri hubungan perusahaan tersebut dengan perkara HGB.
KPK Usut Kasus KPK belum mengumumkan kesimpulan akhir mengenai dugaan keterlibatan setiap pihak. Namun, penyidik terus mengumpulkan keterangan untuk memperjelas rangkaian pengurusan sertifikat tersebut.
Penyidik Telusuri Dugaan Aliran Uang Dalam Pengurusan HGB
Penyidik Telusuri Dugaan Aliran Uang Dalam Pengurusan HGB pemeriksaan terhadap Direktur PT Bela Parahyangan Investindo juga berkaitan dengan dugaan pemberian uang dalam pengurusan sertifikat HGB. KPK sebelumnya mengungkap dugaan aliran dana dari pihak perusahaan kepada sejumlah perantara.
Dalam konstruksi perkara yang di sampaikan penyidik, PT Bela Parahyangan Investindo di duga memberikan uang sebesar Rp2,1 miliar kepada seseorang bernama Erwin. Pemberian tersebut di duga berkaitan dengan pengurusan sertifikat HGB atas tanah perusahaan.
Selanjutnya, penyidik menduga Erwin menyerahkan sebagian uang tersebut kepada mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Nilai uang yang d iduga di serahkan mencapai Rp1,8 miliar.
Dugaan transaksi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan penyidikan KPK. Sebab, penyidik perlu mengetahui tujuan pemberian uang serta hubungan antarpihak yang terlibat.
Selain menelusuri transaksi, KPK juga mendalami peran perantara dalam komunikasi dengan lingkungan Kementerian ATR/BPN. Langkah tersebut di perlukan untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik suap dalam pelayanan pertanahan.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus di buktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Oleh karena itu, keterangan saksi serta dokumen transaksi menjadi bagian penting pengumpulan bukti.
KPK menegaskan bahwa penyidikan di lakukan untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pemberi dan penerima uang, tetapi juga pihak yang membantu proses pengurusan sertifikat.
KPK Usut Kasus HGB Berkaitan Dengan OTT KPK Di Lingkungan ATR/BPN
KPK Usut Kasus HGB Berkaitan Dengan OTT KPK Di Lingkungan ATR/BPN pengusutan perpanjangan HGB Kota Baru Parahyangan merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan sertifikat HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Para tersangka berasal dari unsur pejabat kementerian, pihak perusahaan, dan perantara swasta. Salah satunya adalah Lampri yang menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
Selain itu, terdapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung serta Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi. Sejumlah pihak swasta dan mantan pejabat daerah juga masuk dalam daftar tersangka.
Dalam proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Tempat yang di periksa mencakup kantor ATR/BPN, kantor Summarecon, serta kantor PT Bela Parahyangan Investindo.
Pada penggeledahan kantor PT Bela Parahyangan Investindo di Bandung Barat, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perpanjangan HGB. Dokumen tersebut kemudian menjadi bagian dari bahan pendalaman perkara.
KPK juga menelusuri dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan. Oleh sebab itu, penyidikan berpotensi mengungkap persoalan yang lebih luas dalam pelayanan pertanahan.
Hingga 8 November 2026, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti tambahan. Masyarakat kini menantikan perkembangan penyidikan serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat KPK Usut Kasus.